JAKARTA – Pemerintah akan memangkas besar-besaran jumlah badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sedikitnya 700 BUMN lagi ditutup hingga 31 Desember 2026 setelah 290 perusahaan pelat merah lebih dulu disetop.
Jika target tersebut terealisasi, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 200–250 perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
“Pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, perusahaan yang menjadi sasaran adalah BUMN yang tidak menguntungkan, berkinerja buruk dan terus merugi.
Pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN. Langkah tersebut diklaim menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujarnya.
Prabowo mengatakan perampingan dilakukan untuk mengurangi biaya rutin perusahaan negara. Beban yang dipangkas antara lain biaya operasional hingga remunerasi direksi dan komisaris.
Pemerintah ingin perusahaan negara yang tersisa benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah.
“Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250,” kata Prabowo.
Prabowo berharap penutupan dan konsolidasi ratusan BUMN tersebut dapat meningkatkan penghematan hingga Rp100 triliun.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya.
Pemerintah juga mencatat penghematan di berbagai sektor telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Dana tersebut, kata Prabowo, dialihkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” katanya.
Program perampingan BUMN sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Pada Juni 2026, Prabowo menyebut sekitar 240 perusahaan telah ditutup dan pemerintah berencana memangkas sekitar 700–800 perusahaan negara yang dinilai tidak sehat.
Jumlah perusahaan yang telah ditutup kemudian bertambah menjadi 290. Dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan.
Saat itu pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara pada akhir 2026 maksimal sekitar 300 entitas. Hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
Pemerintah juga menyiapkan konsolidasi di sejumlah sektor. Sebelumnya Badan Pengaturan BUMN menyebut perampingan akan menyentuh antara lain perusahaan di sektor logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, semen dan asuransi.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menutup perusahaan yang dinilai tidak produktif. Aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga fasilitas yang menganggur juga akan dioptimalkan. Pemerintah membuka peluang aset tersebut dikelola swasta melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif tanpa melepas kepemilikan strategis negara.
Prabowo menyebut perampingan tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang dilakukan pemerintah. Target akhirnya adalah mempertahankan BUMN yang produktif sekaligus mengurangi beban biaya rutin perusahaan yang selama ini ditanggung negara. (ant/MK)
Editor: Agus S
