JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan anggaran penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat ditambah jika kebutuhan di lapangan melebihi dana yang telah disalurkan. Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan Rp44 miliar untuk mendukung penanganan awal pascagempa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak akan membatasi dukungan pendanaan hanya pada anggaran yang telah tersedia. Kecukupan dana akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di NTT, Rabu (19/8/2026).
“Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki dukungan pendanaan yang memadai, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Mulai Hitung Anggaran Pemulihan
Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan tanggap darurat. Namun, perhitungan kebutuhan anggaran untuk tahap perbaikan dan pemulihan juga mulai dilakukan.
Purbaya mengatakan kebutuhan pemulihan akan dihitung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah pusat akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan daerah.
“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” katanya.
Dengan skema tersebut, dukungan anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga dipersiapkan untuk mendukung proses perbaikan dan pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pemerintah juga akan melihat perkembangan kondisi di setiap wilayah terdampak untuk menentukan bentuk penanganan yang diperlukan, termasuk apabila diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah menekankan pentingnya kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Purbaya meminta agar bantuan dalam bentuk barang maupun dukungan pendanaan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran sehingga kebutuhan warga segera terpenuhi.
“Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus,” tuturnya.
Dalam penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah. Kementerian Keuangan memastikan dukungan anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat BNPB tersedia sesuai kebutuhan yang disampaikan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Di luar mekanisme anggaran pemerintah, bantuan awal juga disalurkan melalui program Kemenkeu Peduli.
Bantuan tersebut berasal dari kontribusi para pegawai Kementerian Keuangan dan tidak bersumber dari anggaran negara.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak gempa NTT. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan optimal sekaligus mempersiapkan dukungan anggaran pada fase pemulihan.
Besaran dukungan berikutnya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan tetap mengikuti mekanisme penganggaran dan persetujuan yang berlaku. (*/cha/KN)
