JAKARTA – Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi dan direvitalisasi pada 2029. Target besar tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang menilai perbaikan sarana pendidikan harus menjadi prioritas untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang layak.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang DPR RI dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah merevitalisasi sekitar 17 ribu sekolah pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah.
Program tersebut kemudian diarahkan untuk menjangkau seluruh sekolah di Indonesia hingga ditargetkan rampung pada 2029.
“Kami jelas sangat mengapresiasi komitmen Presiden untuk mempercepat perbaikan sekolah secara besar-besaran. Ini bukan hanya soal membangun atau memperbaiki gedung, tetapi tentang memastikan setiap anak Indonesia memiliki tempat belajar yang aman, layak, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” ujar Hetifah.
Hetifah menilai percepatan revitalisasi sekolah penting untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan yang masih terjadi di berbagai daerah.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya memastikan program tersebut menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menurutnya, revitalisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perbaikan ruang kelas atau struktur bangunan. Pemerintah harus memastikan fasilitas dasar yang menunjang kenyamanan dan kesehatan peserta didik turut dibenahi.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah toilet sekolah.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa ketersediaan toilet yang bersih, sehat, layak, dan memadai merupakan bagian penting dari kualitas lingkungan pendidikan. Namun, fasilitas tersebut masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah.
Bagi Hetifah, perbaikan sarana pendidikan juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Sekolah yang telah diperbaiki secara fisik harus dilengkapi fasilitas pendidikan yang memungkinkan guru dan siswa mengakses serta memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal.
Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah memperluas penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar/digital di sekolah. Pemerintah sebelumnya telah mendistribusikan satu unit IFP ke setiap sekolah pada 2025 dan menargetkan penambahan tiga unit atau lebih per sekolah pada akhir 2026.
“Penambahan layar digital ini merupakan langkah positif karena revitalisasi sekolah harus sekaligus mempersiapkan ruang belajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Anak-anak kita harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik di kota maupun di daerah terpencil,” kata Hetifah.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyediaan perangkat digital harus diikuti dengan peningkatan kapasitas guru, ketersediaan listrik dan konektivitas, serta pendampingan agar teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis,” jelasnya.
Hetifah menilai target penyelesaian renovasi seluruh sekolah pada 2029 merupakan target yang sangat ambisius sehingga membutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan kesinambungan program dari tahun ke tahun agar target dapat tercapai secara berkualitas.
“Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mengejar jumlah tetapi mengorbankan kualitas,” kata Hetifah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan kebutuhan secara akurat agar anggaran revitalisasi benar-benar diarahkan kepada sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah dengan tingkat kerusakan berat, keterbatasan sanitasi, serta sekolah yang selama ini belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai.
Menurut Hetifah, revitalisasi sekolah seharusnya dipandang sebagai pembangunan ekosistem pendidikan, bukan sekadar proyek konstruksi.
“Sekolah yang bagus membutuhkan lebih dari sekadar bangunan baru. Kita membutuhkan ruang belajar yang layak, toilet yang sehat, guru yang kompeten, perangkat pembelajaran yang memadai, konektivitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Semua ini harus berjalan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, komitmen Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur serta dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, dan masyarakat. (*/rls)
Editor : Nicha R
