JAKARTA – Perempuan didorong tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi di tengah percepatan transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai perempuan harus memiliki ruang lebih besar untuk menguasai, memanfaatkan, hingga ikut menentukan arah penggunaan teknologi.
Dorongan tersebut disampaikan Rini dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang digelar Kartini Leader Society di Jakarta, belum lama ini.
Rini mengatakan transformasi digital yang inklusif membutuhkan keterlibatan perempuan secara lebih kuat. Menurutnya, pemberdayaan perempuan di era digital bukan hanya persoalan kesetaraan, tetapi strategi untuk memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan lebih luas.
“Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital,” ujar Rini.
Rini mengungkapkan kesiapan masyarakat menghadapi transformasi digital masih belum sepenuhnya merata. Salah satu indikatornya terlihat dari kesenjangan penetrasi internet antara perempuan dan laki-laki.
Penetrasi internet perempuan tercatat sekitar 79,79 persen, sedangkan laki-laki mencapai 83,95 persen.
Menurut Rini, perempuan memang telah banyak berperan sebagai pengguna teknologi maupun tenaga kerja. Namun, keterwakilan perempuan sebagai pihak yang membentuk teknologi dan terlibat dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.
Karena itu, pemerintah mendorong empat langkah utama agar pemberdayaan perempuan berjalan seiring dengan transformasi digital.
Empat Langkah Pemberdayaan:
Pertama, memperluas akses. Transformasi digital harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat dengan tingkat kesiapan teknologi yang berbeda-beda.
Rini menegaskan penerapan prinsip digital by default tidak boleh berubah menjadi digital only. Layanan terintegrasi dan sistem omnichannel tetap diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan tidak tertinggal.
Kedua, memperkuat literasi digital dan AI. Kemampuan menggunakan aplikasi saja dinilai tidak lagi cukup. Perempuan perlu memahami cara memanfaatkan AI secara produktif sekaligus kritis.
Literasi tersebut mencakup pemahaman mengenai data, privasi, keamanan digital, risiko misinformasi, hingga keterbatasan teknologi AI.
Ketiga, memperluas kesempatan. Setelah memiliki kompetensi, perempuan perlu memperoleh ruang untuk menerapkan kemampuan tersebut.
Kesempatan itu dapat diberikan melalui keterlibatan dalam proyek digital, pengujian layanan publik, evaluasi aplikasi, hingga pembahasan kebutuhan pengguna.
Keempat, memastikan tata kelola AI tetap beretika dan berpusat pada manusia.
Rini menekankan teknologi harus membantu manusia tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia. Sistem digital juga harus dirancang agar tidak memperkuat bias, mengecualikan kelompok tertentu, maupun menghasilkan keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan.
Rini menilai penguatan kemampuan digital perempuan dapat memberikan efek berlipat karena perempuan memiliki peran besar dalam berbagai sektor kehidupan.
Lebih dari 60 persen UMKM dijalankan oleh perempuan. Selain itu, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan dan lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi juga perempuan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kecakapan digital dan kemampuan memanfaatkan AI pada perempuan berpotensi memberikan dampak luas terhadap keluarga, dunia kerja, pendidikan, hingga perekonomian.
“Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” tutur Rini.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998 Wardiman Djojonegoro menilai pemberdayaan perempuan juga harus dibangun dari kemauan dan keberanian untuk terus berkembang.
Ia mengapresiasi semangat “aku mau” yang disampaikan Rini dan mendorong semangat tersebut menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini.
“Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini,” ujar Wardiman.
Untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, Rini menilai diperlukan ekosistem yang menyediakan mentoring dan sponsorship, penguatan kapabilitas digital, jejaring strategis, serta ruang aman bagi perempuan untuk belajar, mencoba, dan berinovasi.
Kartini Leader Society diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari ekosistem tersebut.
“Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab,” pungkas Rini.
Menurutnya, tujuan akhir pemberdayaan bukan sekadar melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi menciptakan perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. (*/cha/KN)
