JAKARTA – Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Kepengurusan baru menargetkan penguatan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sebagai langkah awal menjalankan program lima tahun ke depan.
Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono mengatakan kepengurusan yang baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Legalitas tersebut menjadi landasan bagi organisasi untuk menjalankan tata kelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Bimo menjelaskan, jajaran pengurus berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintahan, akademisi, dunia usaha hingga kalangan muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memperluas kontribusi organisasi kepada masyarakat.
“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.
Ia menilai keluarga besar Polri memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi, pembaruan basis data anggota, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar program dapat berjalan lebih efektif.
Selain memperkuat organisasi secara internal, KBPP Polri juga akan memperluas kerja sama dengan berbagai satuan kerja Polri dan para pemangku kepentingan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan generasi muda, pengembangan UMKM, hingga kegiatan sosial dan kemanusiaan secara berkelanjutan.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, KBPP Polri berharap dapat semakin memperkokoh perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional. (Fajri/KN)
