BERAU – Adanya dugaan praktik tidak sehat di sektor perbankan Kabupaten Berau mendapat perhatian dari jajaran legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menilai persoalan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik jika tidak segera ditangani secara serius.
“Perbankan memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada akses pembiayaan,” tuturnya.
Ditegaskannya sangat disayangkan jika ada indikasi perilaku tidak profesional dari oknum tertentu yang justru menghambat fungsi tersebut.
“Perbankan itu seharusnya menjadi penopang utama bagi masyarakat. Tapi kalau ada praktik-praktik yang tidak sehat, tentu ini sangat merugikan,” ujarnya.
Politikus PDI-P ini menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat rusak hanya karena ulah segelintir orang di dalam sistem,” tegasnya.
Tak hanya berdampak pada nasabah, Rudi juga menyoroti efek domino yang pihaknya oleh pegawai internal. Ia mengaku menerima informasi terkait pemotongan hak karyawan seperti insentif dan bonus, yang diduga digunakan untuk menutup kerugian akibat ulah oknum tertentu.
“Kalau benar ada pemotongan insentif atau bonus untuk menutup kerugian, ini jelas tidak adil. Pegawai lain yang bekerja dengan baik tidak seharusnya ikut menanggung dampaknya,” katanya.
Ia pun meminta manajemen perbankan untuk bersikap transparan dalam mengungkap persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan perlindungan terhadap karyawan yang tidak terlibat.
Lebih lanjut, Rudi juga mengkritisi sistem pengawasan internal yang dinilai masih lemah. Ia menilai, selama ini bank lebih fokus pada pengawasan eksternal, namun kurang optimal dalam mengontrol internal pegawai.
“Selama ini bank sangat ketat menilai nasabah, tapi pengawasan internalnya justru terkesan longgar. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, sangat penting adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen hingga pembinaan pegawai agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami minta manajemen benar-benar melakukan evaluasi. Pengawasan tidak boleh hanya ke luar, tapi juga ke dalam. Rekrutmen dan pembinaan pegawai harus benar-benar diperhatikan,” tutupnya. (adv)
