BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang transparan dan terkoordinasi sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyampaian informasi yang jelas dan seragam menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai, komunikasi publik yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian program pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih aktif berkoordinasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Saga mengingatkan agar setiap OPD memastikan informasi yang disampaikan memiliki kesamaan data dan penjelasan sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai instansi yang ada di Berau berbeda-beda menyampaikan informasi, sehingga ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi semakin penting terutama dalam menyampaikan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, setiap kebijakan yang saling berkaitan antar-OPD harus disampaikan secara terpadu agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh.
Saga juga menilai media massa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara resmi dan dapat dipercaya. Melalui media, informasi pemerintah dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus meminimalkan kesalahpahaman.
“Hal-hal penting yang terhubung dengan OPD lain harus tetap dikoordinasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau polemik. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan program pembangunan secara terbuka.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja di lingkungan OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Saga berharap, dengan komunikasi yang lebih terstruktur dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah harus punya komunikasinyang jelas. Jangan sampai memberikan reaksi pada saat ada masalah saja,” pungkasnya. (adv)
