KORANUSANTARA – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 18 partai politik menandatangi pemilu damai di halaman KPU RI Jakarta, Senin, 27 November 2023. Itu berarti, kampanye nasional resmi dimulai. Waktunya bagi semua peserta pemilu untuk berjuang maksimal meyakinkan publik guna memberikan suaranya.
Bukan hanya peserta pemilu. Sebelumnya, aparatur negara menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta yang juga dihadiri semua partai dan paslon capres/cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap, pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, jika dalam waktu yang tidak lama setelah pilpres dan pileg ada pilkada.
Konstelasi pilkada, akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. “Kalau dalam Pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah,” ujarnya di Kantor KPU RI.
Dengan demikian, peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di pilpres berbeda, bukan tidak mungkin di pilkada akan banyak kesamaan. “Lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada,” imbuhnya.
Pun sama halnya di level pilpres, Hasyim mengingatkan jika para calon presiden dan wakil presiden bersahabat semua. Bahkan dalam koalisi maupun kabinet yang sama dalam satu periode yang sama. “Sindir menyindir juga saya kira pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing,” jelasnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dirinya mempersilakan peserta pemilu kampanye seluas-luasnya. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan. Jika terjadi pelanggaran, Bagja menegaskan tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya untuk mencegah pelanggaran. “Tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir,” ujarnya.
Soal kerawanan, Bagja menyebut semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Bawaslu sendiri, sudah melakulan pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta. “Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika basecamp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat,” ungkapnya.
Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga di MK urusan sengketa hasil. “Jadi kerawanannya pasti akan lebih banyak di Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi tersebut. Namun dia berharap, komitmen netralitas tidak hanya di atas kertas, melainkan harus terimplementasi dalam perilaku. “Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata kata yang sudah kita tanda tangani,” ujarnya.
Dia menuturkan, deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan. “Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menambahkan, deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan nanti. “Integritas bukan dinilai dari pakta yang ditandatangani, tapi dari peristiwa di lapangan,” ujarnya.
Anies menambahkan, isu netralitas harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum digelar. Hal itu, menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar pemilu. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu ingin pemenang pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. “Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang,” tegasnya. (*)
