JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melontarkan kritik terhadap kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai belum memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, ada kepala daerah yang terpilih lebih karena faktor popularitas dibandingkan kemampuan manajerial.
Kondisi tersebut, kata Tito, membuat sebagian kepala daerah tidak mampu mengendalikan jalannya pemerintahan dan justru bergantung pada bawahannya.
“Banyak kita temukan euforia setahun euforia, tapi nggak ngerti (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa euforia kemenangan dalam Pilkada sering kali tidak diiringi dengan kesiapan memimpin, sehingga ketika menjabat, banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami tugas administratif maupun strategis.
“Nggak semua kepala daerah yang terpilih itu betul-betul dia mumpuni, dia terpilih karena mungkin kemampuan kampanyenya, tim suksesnya, elektabilitas karena dia populer, dia terpilih, tapi begitu terpilih kapabilitas berat,” tegas Tito.
Selain itu, Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman kepala daerah terhadap peran strategis mereka dalam struktur pemerintahan, khususnya sebagai pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Yang memprihatinkan, saya juga kadang-kadang banyak kepala daerah nggak paham bahwa dialah Ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang lain-lain organisasi vertikal itu nunggu, nunggu kepala daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, instansi vertikal seperti TNI dan Polri justru menunggu arahan dari kepala daerah sebagai pemimpin wilayah.
“Kami nunggu gubernur, apa mau menghadapi situasi itu, nunggu gubernur. Kemudian sebagai Kapolres nunggu bupati wali kota. Saya pernah Kapolres di kampung ibu di Serang, iya nunggu. Nah banyak kepala daerah nggak paham bahwa dia itu sebetulnya pemimpin dari semua, apa namanya, kepala organisasi pimpinan vertikal situ,” pungkasnya.
Tito menilai kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi sistem kepemimpinan daerah, terutama dalam memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga kapasitas dalam mengelola pemerintahan secara efektif.
Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R
