JAKARTA – Guna mempercepat progres pembangunan, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa bertambah. Sebagaimana disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama empat Menko di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023) malam.
Dalam hal ini Banggar menyetujui penambahan alokasi sebesar Rp15 triliun di tahun ini. Sebelumnya, Said menyebut anggaran untuk IKN sejumlah Rp22 triliun. Namun ada akselerasi dari pemerintah hingga nilainya menjadi Rp37 triliun.
“Salah satu pertimbangannya (naiknya anggaran) karena Juni 2024 Bapak Presiden mulai berkantor di IKN,” sebut Said.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan perihal keberlanjutan pembangunan infrastruktur di IKN, Kaltim. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Luhut menargetkan persoalan status tanah bisa diselesaikan pada 27 Juli 2023.
“Jadi, tema insentif dan modal bisnis rencana pengembangan kawasan status tanah. Nah, ini yang kita selesaikan sekarang, saya kejar 27 Juli saya targetnya harus selesai,” ungkap Luhut dalam rapat.
Luhut menyebut timnya akan mengidentifikasi harga tanah yang dipakai. Bagaimana pembeliannya hingga investor yang ingin masuk ke dalam.
Dikatakan, negara Timur Tengah mulai tertarik dengan proyek IKN. Luhut mengatakan sudah dua kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Ia sempat mempromosikan hal ini ke Singapura dan mendapat antusias yang bagus.
Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, dalam pembangunan IKN, Kementerian PUPR hanya fokus pada penyediaan infrastruktur dasar. Seperti pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN, kemudian jalan logistik dan jalan yang ada di sekitar IKN.
Adapula Bendungan Sepaku-Semoi yang akan rampung pada tahun ini, lalu Intake Sepaku dan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Dan semua perkantoran dan perumahan (di IKN) kita bangun. Sekarang sudah selesai hunian pekerja konstruksi (HPK). Dan sekarang dalam pengerjaan rumah tapak jabatan menteri. Dan sedang lelang, 47 rusun atau apartemen untuk ASN dan Hankam,” urai Basuki.
Lebih lanjut dikatakan, sejauh ini progres pembangunan infrastruktur dasar yang dikerjakan Kementerian PUPR pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp26,67 triliun telah mencapai 29,87 persen.
“Insyaallah, sebagian perkantoran dan hunian akan selesai pada Juli 2024. Sehingga rencana tujuh belasan (Peringatan HUT RI di IKN) di sana, akan bisa dilaksanakan,” harapnya.
Basuki melanjutkan, jumlah pekerja konstruksi di IKN saat ini sekitar 8 ribu orang. Sebanyak 30 persen adalah tenaga lokal yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan dan mendapat sertifikasi. (kn)
