Pembangunan di Pesisir Terhambat, Dampak Pemangkasan Anggaran

BERAU – Pemangkasan anggaran dinilai Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi berdampak besar terhadap pembangunan di wilayah pesisir. Dia menuturkan, pemangkasan anggaran belanja daerah dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan program pelayanan dasar.

Menurut Frans, kondisi geografis wilayah pesisir membuat ketergantungan terhadap anggaran pemerintah jauh lebih besar.

“Kalau anggaran dipangkas terlalu besar, pembangunan infrastruktur di pesisir jelas terdampak. Padahal banyak jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan untuk mengangkut hasil kebun,” ungkapnya.

Frans mengungkapkan, penundaan pembangunan jalan produksi berpotensi menurunkan produktivitas petani. Mulai dari biaya angkut yang lebih besar, hasil panen yang sulit keluar, hingga terhambatnya distribusi komoditas lokal ke pusat ekonomi.

“Dampak efisiensi sangat besar, hampir seluruh sektor merasakannya. Terutama terkait pembangunan jalan yang memang diperlukan masyarakat pesisir,” katanya.

Lanjutnya, pemangkasan anggaran juga turut memengaruhi alokasi dana kampung. Kondisi tersebut memicu sejumlah program prioritas terhenti atau berjalan tidak maksimal. “Anggaran desa juga kena imbas, sehingga peluang pembangunan di desa pun ikut berkurang,” ucapnya.

Frans menilai dampak pemangkasan anggaran ini harus diantisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan kawasan perkotaan.

Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat pesisir selalu menjadi bagian penting dalam penyusunan program pemerintah.

“Kami selalu terima aspirasi masyarakat. Kepala kampung juga sudah menyampaikan dua program prioritas dari masing-masing wilayah. Harapannya, pemerintah tidak mengurangi yang paling dibutuhkan ini,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya akan terus mengawal agar program-program vital di pesisir tetap berjalan. Terutama infrastruktur dasar yang menjadi tumpuan aktivitas ekonomi masyarakat dan daya dukung layanan publik.

“Dengan kondisi fiskal yang ketat, kami meminta pemerintah daerah melakukan penataan anggaran yang lebih selektif, tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini masih tertinggal dari sisi pembangunan,” pungkasnya. (adv)

READ  Pemkab Paser Siapkan Jalur Alternatif Pasca Ambruknya Jembatan Busui
⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img