JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Juda akan mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengawal kebijakan fiskal pemerintah.
Usai pelantikan, Juda menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai Wamenkeu membuatnya harus mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan tidak mungkin merangkap dua posisi strategis tersebut karena berada dalam dua otoritas berbeda.
“Saya ditugaskan menjadi Wakil Menteri Keuangan, sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tidak bisa merangkap, karena itu dua otoritas yang berbeda,” ujar Juda kepada wartawan.
Ia menepis anggapan bahwa proses penunjukannya berlangsung mendadak. Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah telah dilakukan sebelumnya dan penugasan ini merupakan bagian dari kebutuhan negara untuk memperkuat koordinasi kebijakan.
“Ini bukan mendadak. Ada silaturahmi, betul. Insya Allah besok saya bertemu Pak Menteri Keuangan untuk membahas detail pembagian tugas,” katanya.
Juda menekankan bahwa pesan utama Presiden Prabowo adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari Presiden jelas bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil agar upaya pemerintah lebih efektif,” ujarnya.
Meski memiliki latar belakang panjang di Bank Indonesia, Juda memastikan bahwa dalam posisinya sebagai Wamenkeu ia tidak akan masuk ke ranah kebijakan moneter yang menjadi kewenangan BI.
“Soal kebijakan moneter, itu tetap berada di wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung langkah-langkah pembenahan tata kelola yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk upaya penguatan sistem untuk meminimalkan risiko penyimpangan.
“Apa yang dilakukan Pak Menteri Keuangan dalam empat bulan terakhir ini adalah upaya memperkuat sistem dan mengurangi risiko, termasuk potensi korupsi. Proses hukum tentu tetap harus didorong,” katanya.
Juda optimistis pengalamannya di sektor moneter dan fiskal akan memperkuat koordinasi antarlembaga ke depan. Menurutnya, pertukaran figur antara dua otoritas justru dapat menciptakan sinergi kebijakan yang lebih solid.
“Pengalaman saya di Bank Indonesia dan di otoritas fiskal tentu membuat koordinasi lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang sebelumnya di fiskal lalu ke moneter. Jika masing-masing bekerja di otoritasnya, sinerginya akan semakin kuat,” pungkas Juda.
Pewarta/ Editor : Nicha R
