BERAU – Keluhan terkait ketidakmerataan insentif guru ngaji kembali mencuat setelah BKPRMI Berau menyampaikan adanya disparitas penerimaan di sejumlah kampung. Merespons hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme penyalurannya.
Elita menegaskan bahwa persoalan insentif tidak sekadar menyangkut nominal, tetapi menyentuh prinsip keadilan bagi para pengajar ngaji yang berperan penting dalam pembinaan karakter generasi muda.
“Ini bukan lagi soal besar kecilnya insentif, tapi soal kepastian hak. Mereka adalah pihak yang telah mendidik anak-anak kita dalam membentuk karakter,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan penerimaan insentif telah terjadi berulang dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang belum dibenahi secara serius.
“Permasalahan ini seperti penyakit tahunan yang tidak pernah ditemukan penyelesaiannya. Pemerintah daerah harus melihat ini sebagai urgensi tata kelola, bukan sekadar kesalahan administratif,” ujarnya.
Elita berharap agar Pemkab segera menyusun mekanisme yang lebih terukur, transparan, dan adil agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tandasnya. (adv)
