TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengubah wajah sektor kelautan dan perikanan melalui program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan nelayan dengan terus berupaya memastikan ketersediaan bahan bakar.
Langkah ini diwujudkan lewat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di beberapa kecamatan pesisir. Inisiatif tersebut menjadi bagian penting dari Program Nelayan Tangguh, yang masuk ke dalam 17 program prioritas Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin.
Pembangunan SPBUN tidak sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol kemandirian energi bagi komunitas nelayan Kukar. Dengan tersedianya SPBUN, nelayan tak lagi harus membeli BBM dari pengecer dengan harga tinggi atau menempuh jarak jauh ke SPBU umum.
Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini, menyebut sudah empat kecamatan dalam tahap realisasi SPBUN yakni di Muara Jawa, Muara Badak, Samboja, dan Anggana.
Untuk Anggana, peletakan batu pertama sudah dilakukan dan ditargetkan rampung tahun ini. “Kita ingin nelayan bisa segera menikmati BBM yang mudah diakses dan tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Asli menjelaskan, pembangunan SPBUN membutuhkan rantai izin berlapis mulai dari kabupaten, provinsi, hingga kementerian. Setelah disetujui, pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina.
Selain empat lokasi tersebut, Pemkab Kukar juga menyiapkan rencana pembangunan SPBUN di Marangkayu serta menjajaki model serupa di kawasan perairan sungai seperti Muara Muntai, Pela, dan Semayang. Tujuannya agar nelayan di wilayah danau dan sungai juga dapat menikmati pasokan BBM yang stabil.
Menariknya, Pemkab Kukar juga menyiapkan skema sementara berupa penitipan kuota BBM nelayan di SPBU tertentu. Model ini sudah berjalan di Samboja, tepatnya di Teluk Pemedas, dan akan diperluas ke kecamatan lain.
Penyalurannya dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar, mirip dengan sistem pembayaran QRIS, sehingga kuota nelayan tidak bercampur dengan BBM umum. “Cukup dengan barcode, nelayan bisa ambil jatah BBM-nya,” jelas Asli.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Kukar bukan hanya menghadirkan infrastruktur energi di pesisir, tetapi juga membangun fondasi ekonomi maritim yang berkelanjutan. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
