BERAU – Ketimpangan jumlah tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius DPRD. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai ketidakseimbangan penempatan guru telah berdampak nyata terhadap mutu pendidikan yang timpang antarwilayah di Bumi Batiwakkal.
Menurutnya, hingga kini masih banyak sekolah di kampung dan daerah pedalaman yang mengalami kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sementara itu, di wilayah perkotaan justru terjadi kelebihan tenaga pendidik.
“Jumlah guru di pedalaman dan kampung masih jauh dari cukup. Kondisi ini jelas berimbas pada mutu pendidikan yang timpang antarwilayah,” ujar Sutami.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan guru agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan setiap sekolah.
“Pemerataan distribusi guru harus menjadi prioritas. Jangan hanya menumpuk di kota karena fasilitasnya lebih baik. Anak-anak di kampung pun berhak mendapat pendidikan yang bermutu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutami menilai bahwa pemerataan tidak cukup hanya dari sisi jumlah, tetapi juga harus memperhatikan aspek kompetensi dan kesejahteraan guru. Banyak tenaga pendidik, kata dia, enggan bertugas di daerah terpencil karena terbatasnya sarana, akses transportasi yang sulit, serta tunjangan yang belum memadai.
“Guru yang bertugas di pedalaman harus mendapat perhatian lebih. Pemerintah perlu menyiapkan insentif atau tunjangan tambahan agar mereka betah dan termotivasi menjalankan tugas,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya peningkatan belanja pendidikan dalam APBD. Menurutnya, peningkatan anggaran harus diikuti dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas guru dan proses belajar mengajar, bukan hanya pembangunan fisik semata.
“Pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi bagaimana anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas guru dan proses belajar mengajar,” jelasnya.
Sutami menambahkan, DPRD Berau terus mendorong agar arah kebijakan pendidikan mampu mengurangi disparitas antarwilayah, baik di pesisir, pedalaman, maupun perkotaan. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan inklusif juga harus diperkuat agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan.
“Kita ingin pendidikan di Berau tidak hanya maju di kota, tapi juga merata hingga ke pelosok kampung. Semua anak, tanpa terkecuali, harus punya kesempatan yang sama untuk belajar,” pungkasnya. (gs/ADV)
