TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional 3 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang digagas pemerintah pusat. Dukungan tersebut diwujudkan lewat berbagai kebijakan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah pusat.
“Setiap minggu dilaksanakan zoom untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung program tersebut,” ungkapnya, Senin (29/9/2025).
Menurut Aidil, salah satu langkah konkret Pemkab Kukar adalah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Ia juga menegaskan pembebasan biaya BPHTB tersebut telah memiliki ketetapan hukum melaui Pwraturan Daerah (Perda).
“Memang untuk rumah subsidi tidak dikenakan di BPHTB, tapi untuk rumah masyarakat pribadi itu masih berjalan seperti biasa. Tapi terkait dengan 3 juta rumah juga kita diminta untuk melaksanakan kegiatan bedah rumah,” jelasnya.
Aidil menambahkan, program ini tidak bersifat jatah kuota, melainkan akumulasi dari berbagai sumber pembangunan, baik yang dilakukan oleh Dinas Perkim, developer, maupun masyarakat secara mandiri. Target penyelesaian ditetapkan hingga Desember 2025, sebelum dievaluasi untuk pengajuan program selanjutnya.
“Jadi memang tidak ada diplot berapa banyak, tapi memang untuk program subsidi kurang lebih 600 unit yang mendapat program Lease Purchase Program (MLPP) Kukar, yang dilaksanakan oleh beberapa developer,” jelasnya.
Selain mendukung program pusat, Dinas Perkim Kukar juga menjalankan program bedah rumah dengan target 90 unit tahun ini. Bantuan ini berupa stimulan BSPS yang dikelola langsung oleh pemilik rumah penerima.
Aidil merinci, bantuan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan: Loa Janan (6 unit), Muara Jawa (30 unit), Muara Kaman (25 unit), Sanga-Sanga (6 unit), Sebulu (22 unit), dan Tenggarong Seberang (1 unit).
“ Sisanya ada 20 unit yang masih menunggu hasil verifikasi calon penerima,” tuturnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
