BONTANG – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak boleh berhenti pada siapa yang menang atau kalah. Tetapi harus meninggalkan warisan berupa catatan literasi dan transparansi bagi publik.
Pesan itulah yang ditegaskan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, dan Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Senin (22/9/2025).
Acara turut menghadirkan narasumber Tenaga Ahli DPR RI Yogo Pamungkas dan Agus Susanto, selaku praktisi yang juga mantan Anggota Bawaslu Bontang.
Hari Darmanto menekankan, pemilu bukan semata melahirkan pejabat terpilih, melainkan juga harus tercatat sebagai proses demokrasi yang bisa dipelajari.
Karena itulah, Bawaslu Kaltim sudah memproduksi sejumlah publikasi, mulai dari Pengawasan Pemilu dalam Angka 2024, laporan Pilgub Kaltim, hingga Pilkada di 10 kabupaten/kota.
“Kami tidak hanya bicara siapa yang menang, tapi bagaimana dinamika pengawasan berjalan. Semua itu kami dokumentasikan agar bisa jadi referensi di masa depan,” tegas Hari.
Ia juga memaparkan rencana strategis membangun pusat data dan literasi pemilih bekerja sama dengan Kesbangpol Kaltim. Pusat data ini akan menjadi basis manajemen pemilu bagi partai politik, sehingga bisa dipakai sebagai instrumen kebijakan dalam menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada serentak 2027.
“Partai politik harus punya bahan lengkap bagaimana mengelola kontestasi. Literasi ini penting agar demokrasi kita tidak hanya berhenti di pesta lima tahunan, tapi terus diperkuat dengan basis pengetahuan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kelembagaan juga menjadi cara menjaga moralitas pejabat publik. “Pemilu tidak boleh hanya jadi ritual politik, tapi harus menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan instrumen yang modern, adaptif, dan akuntabel agar mampu menjawab tantangan zaman. “Kita ingin demokrasi yang semakin kuat dengan penopang sistem yang memadai,” jelasnya.
Menurut Aldy, penguatan kelembagaan tidak cukup di tingkat penyelenggara. Pertemuan dengan mitra kerja, partai politik, organisasi kepemudaan, hingga media juga harus dimaknai sebagai kelas pendidikan politik yang berkelanjutan.
“Kita perlu memperbanyak ruang-ruang literasi politik. Ini bagian dari tanggung jawab bersama agar demokrasi semakin maju,” tambahnya.
Ia menekankan, transparansi adalah kunci. Karena itu, Bawaslu Bontang menyusun buku laporan pengawasan Pilkada 2024 yang akan disebarkan secara digital maupun cetak.
“Bawaslu adalah lembaga publik, maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Laporan pengawasan kami wujudkan dalam bentuk buku yang bisa diakses masyarakat, partai, hingga organisasi masyarakat sipil,” tegasnya. (KN)
Editor: Agus S
