TANJUNG REDEB – Sebanyak 20 persen dari APBD Berau disiapkan untuk memajukan sektor pendidikan di Bumi Batiwakkal. Sayangnya, menurut Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, realisasinya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Feri menyatakan bahwa anggaran pendidikan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu mendapatkan pengawasan yang serius. Menurutnya, anggaran pendidikan di Berau masih berada di bawah angka 20 persen. Hal ini menyebabkan banyak infrastruktur dasar yang tidak teratasi dengan baik.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap realisasi DAK. Feri mengakui bahwa jumlah DAK untuk bidang pendidikan tahun ini cukup besar.
“Melihat realisasi anggaran pendidikan yang belum optimal, pengawasan terhadap DAK menjadi sangat penting. Ini untuk mencegah masalah lebih lanjut di sektor pendidikan,” ujarnya.
Pada tahun 2024, Kabupaten Berau mendapatkan alokasi DAK sekitar Rp 219 miliar, yang terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik.
“Oleh karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. (ADV/KN)
