BONTANG – Libur tiga hari sejak Kamis (29/5) sudah selesai. Minggu (1/6) kemarin, saya mengantar putri saya kembali ke Samarinda. Tujuannya ke Terminal Bus Bontang di Jalan S Parman, Bontang Barat.
Bangunan terminal ini memang baru, hasil renovasi besar-besaran pada 2024. Proyek tersebut dikerjakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim melalui APBD Kaltim. Anggarannya Rp14,28 miliar. Pelaksananya PT Hiqmah Aldina Prima, yang berlokasi di Samarinda. Terminal ini mulai diuji coba pengoperasiannya sejak pertengahan Desember 2024.
Saya sudah lama penasaran dengan suasana di dalamnya. Dan, akhirnya saya masuk ke area terminal ini. Satu kesan langsung muncul. Megah di luar, tapi belum selesai di dalam.
Dari luar, bangunannya mencolok. Desain modern, cat biru-kuning terang, dan dua lantai berdiri kokoh. Tapi ketika saya menginjak halaman terminal, terlihat beberapa titik aspal sudah rusak. Ada tambalan kasar, genangan air, dan kontur bergelombang. Bus harus berjalan pelan, penumpang pun harus berhati-hati. Untuk bangunan yang baru selesai dibangun, tentu ini di luar ekspektasi.
Masuk ke dalam, kondisinya tak jauh berbeda. Gedung besar tapi kosong. Ruang tunggu tanpa pendingin ruangan. Fasilitas penunjang sangat terbatas.
Saya sempat duduk sebentar. Karena cuaca sedang gerimis, suasana terasa sejuk. Tapi saya bisa bayangkan jika cuaca terik, ruangan ini pasti terasa panas dan tidak nyaman. Padahal ini adalah terminal tipe B yang dibangun dengan dana rakyat.
Saya berbincang dengan Rahmawati (42), warga Loktuan yang hendak ke Samarinda. “Bagus sih dari luar, tapi dalamnya masih kosong,” ujarnya singkat. Salsabila (22), mahasiswa Unmul, juga menyampaikan keluhan serupa. Bukan hanya soal terminal, tapi juga soal kualitas bus. “Fasilitas terminal belum siap. Naik bus memang hemat. Tapi kadang ada bus yang AC-nya sudah nggak berfungsi maksimal. Terasa pengap sepanjang jalan,” keluhnya.
Yang menarik perhatian, sejumlah pedagang kaki lima berjualan seadanya di sisi luar gedung. Ada yang menjual kopi dari termos, air mineral, hingga makanan ringan. Mereka duduk di samping bus dan barang bawaan penumpang. Sementara, ruang UMKM di dalam terminal belum difungsikan.
Belum lama ini, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meninjau langsung kondisi terminal. Ia mengakui bahwa terminal yang baru dibangun ini masih sepi dan belum berjalan optimal. “Terminalnya sudah bagus, tapi sepi. Kalau Bus Patas kembali beroperasi di sini, pasti akan lebih hidup. Ini juga bisa menggerakkan ekonomi sekitar,” ucap AH.
Bus Patas sebelumnya dipindahkan ke pangkalan di Simpang Sangatta, Teluk Pandan. Namun, dengan hadirnya terminal baru, pengoperasian kembali bus tersebut bisa menghidupkan denyut transportasi umum dan ekonomi kecil di sekitarnya: dari pedagang kecil, sopir angkot, hingga pengguna jasa angkutan umum.
Agus Haris juga menyoroti belum lengkapnya fasilitas terminal. “Lantai dua masih kosong, belum ada pendingin ruangan, ruang UMKM juga belum berfungsi. Ini harus segera dilengkapi agar masyarakat merasa nyaman,” tegasnya.
Kita patut mengapresiasi upaya pemerintah membangun fasilitas publik. Tapi proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tidak seharusnya hanya melahirkan gedung kosong dan tambalan aspal.
Terminal ini harus menjadi simpul mobilitas warga, bukan sekadar bangunan megah yang sunyi.
Warga tentu berharap, terminal ini bisa segera dihidupkan maksimal. Bukan sekadar berdiri gagah, tapi benar-benar menjadi simpul transportasi yang ramah bagi rakyat. Terutama mereka yang setiap hari bergantung pada moda angkutan umum.
Salah satu opsi konkret yang layak dipertimbangkan Pemkot Bontang adalah penyediaan layanan bus khusus untuk mahasiswa dan pelajar yang menempuh studi di Samarinda.
Misalnya, bus reguler setiap akhir pekan dengan standar kenyamanan memadai. Tarifnya tetap terjangkau, misalnya Rp50 ribu per sekali jalan. Bahkan, bisa saja disubsidi sepenuhnya oleh Pemkot.
Kalau dihitung, biaya investasi untuk satu unit bus ukuran 40 seat dengan fasilitas AC penuh berada di kisaran Rp1,4 miliar. Jika digunakan selama 10 tahun, nilai penyusutan tahunan hanya Rp140 juta. Tambahkan biaya operasional, meliputi sopir, BBM, dan perawatan sekitar Rp7,2 juta per bulan (untuk operasional seminggu dua kali), maka setahun dibutuhkan sekitar Rp87 juta.
Total keseluruhan anggaran tahunan hanya sekitar Rp227 juta. Bandingkan itu dengan belanja pengadaan kendaraan dinas atau perjalanan luar daerah yang nilainya bisa berkali-kali lipat.
Program ini sangat mungkin direalisasikan dan manfaatnya langsung dirasakan warga, terutama keluarga dari kalangan menengah ke bawah.
Terminal adalah wajah kota. Ia bukan hanya tempat naik-turun penumpang, tapi ruang pertemuan masyarakat lintas kelas dan simbol pelayanan publik yang nyata.
Jangan biarkan terminal ini menjadi bangunan mati. Hidupkan dengan kebijakan yang berpihak pada warga. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
