Semalam, Jumat (11/7), Direktur Radar Balikpapan Andrie Aprianto mengirim sebuah video ke ruang redaksi. Seorang ibu marah besar ke anak perempuannya. Alasannya sederhana: si anak gagal masuk sekolah negeri. Videonya viral. Anak disalahkan karena nilai tak cukup. Ibunya kecewa, harapannya untuk menyekolahkan anak secara gratis pupus.
Ramai-ramai publik ikut menilai. Ada yang bela si anak, ada yang maklum pada si ibu, tapi banyak juga yang geram pada sistem pendidikan kita.
Komentar di akun Instagram @radarbalikpapan dan @media_kaltim menggambarkan itu semua:
“Mamaknya tantrum… gede jadi anak yang sukses ya dek.”
“Ini cermin sistem yang gagal. Masuk sekolah kok ribet.”
“Ibu itu harusnya sadar, bukan nilai yang salah, tapi sistemnya.”
Masalahnya bukan si anak tak mampu. Tapi sistemnya yang memang tak sanggup menampung semua. Kuota sekolah negeri terbatas. Yang kalah seleksi, harus masuk swasta. Dan ini jadi beban berat bagi keluarga yang pas-pasan.
Untung Pemkot Balikpapan tak tinggal diam. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AKB) serta Dinas Pendidikan Kota Balikpapan langsung turun. Mereka kunjungi rumah anak itu di Kilometer 6,5 Balikpapan. Edukasi orangtua. Lakukan asesmen keluarga. Lalu arahkan si anak ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), alternatif pendidikan formal yang setara sekolah umum.
“Kami ingin pastikan anak ini tetap sekolah. Ia semangat, tapi ekonomi keluarganya berat,” kata Heria Prisni, Kadis DP3AKB. “Kami tak mau ada anak tertinggal sekolah hanya karena masalah uang,” tambah Kadisdikbud, Irfan Taufik.
Langkah ini patut diapresiasi. Tapi tetap saja, ini bukan jawaban jangka panjang. SKB hanya solusi alternatif, bukan solusi utama.
Mari tengok Jawa Barat. Gubernurnya, Dedi Mulyadi, saat dihadapkan dengan gelombang pendaftar sekolah negeri, memilih kebijakan darurat: menambah kapasitas kelas jadi maksimal 50 siswa sementara waktu. Niatnya satu: jangan ada anak yang tidak dapat tempat. “Langkah sementara, sampai ruang kelas baru selesai dibangun awal 2026,” katanya.
Kebijakan itu menuai kritik. Tapi pesan moralnya kuat: pemerintah hadir. Anak-anak tak boleh dikorbankan hanya karena sistemnya kaku.
Balikpapan dan daerah lain perlu belajar dari sini. Tambah rombel kalau perlu. Evaluasi ulang sistem zonasi. Bangun ruang kelas baru. Jangan biarkan pendidikan jadi ajang rebutan.
Karena setiap anak yang gagal masuk sekolah negeri, bukan aib keluarga. Itu tanda ada yang keliru dalam perencanaan kita.
Dan yang lebih penting: hentikan menyalahkan anak-anak. Mereka bukan gagal. Kitalah yang lalai.
Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
