TENGGARONG – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mewujudkan pendidikan inklusif, kembali ditegaskan lewat rencana pendirian Sekolah Rakyat. Sebuah program pendidikan alternatif yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini, kini tengah disiapkan pelaksanaannya secara serius oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kukar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar solusi pendidikan. Tetapi bagian dari upaya sistemik, untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang dirancang secara khusus.
“Ini bukan sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Kurikulumnya berbeda dan pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin. Presiden ingin semua anak punya kesempatan yang setara untuk berhasil,” ungkap Yuliandris, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan, sekolah ini nantinya akan mengadopsi tiga jenis kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, sehingga anak-anak yang sebelumnya tersisih dari sistem pendidikan umum bisa mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.
Demi menjamin keberlanjutan dan keberpihakan pada masyarakat setempat, tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kukar. Namun, proses seleksi akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan, sementara pemerintah daerah hanya bertanggung jawab pada tahap awal pendaftaran.
“Kami hanya fasilitasi proses pendaftaran calon pengajar. Soal seleksi dan kelayakan sepenuhnya kewenangan pusat,” jelasnya.
Meski antusiasme tinggi, Yuliandris mengakui bahwa tahun ini Kukar belum dapat membuka penerimaan siswa karena keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya bangunan sekolah. Tidak seperti daerah lain yang sudah memanfaatkan gedung-gedung eksisting seperti balai pelatihan atau asrama, Kukar belum memiliki infrastruktur pendukung.
“Kami belum punya gedung sendiri. Bahkan untuk operasional UPTD kami masih tergabung ke wilayah Temanggung dan Banjarmasin. Ini yang menjadi kendala utama,” ujarnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan berada di bawah kendali penuh Kemsos, bukan di bawah pengelolaan Dinas Sosial Kukar. Meski begitu, peran Pemkab tetap penting dalam mendukung kesiapan infrastruktur dan mobilisasi tenaga pengajar lokal.
“Kami berharap dukungan lintas sektor agar Kukar bisa segera memiliki fasilitas yang memadai. Karena pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat miskin,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
