JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/5/2025). Dalam kunjungan ini, Dedi bertemu dengan jajaran KPK yang membidangi sektor pencegahan korupsi, serta menerima arahan langsung dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ujang Bachtiar.
“Kita hari ini bertemu dengan jajaran KPK bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bachtiar,” ujar Dedi kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menjelaskan, pertemuan ini berkaitan dengan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengefisiensikan serta merealokasikan belanja daerah, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik,” jelasnya.
Adapun sektor-sektor yang masuk dalam prioritas utama, kata Dedi, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, pengentasan kemiskinan, hingga jaringan listrik.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas atas pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami mendapat arahan, seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan bahwa berbagai strategi telah dibicarakan dengan KPK guna menyinergikan kebijakan pembangunan daerah.
Tujuan utamanya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan taraf kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan,” pungkas Dedi.
Kunjungan ini mempertegas komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan menggandeng KPK sebagai mitra dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.
Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R
