BALIKPAPAN – Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan, pada Minggu (13/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Hanif meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah, termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar, Instalasi Intermediate Treatment Facility (ITF), serta Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia.
Hanif menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Balikpapan yang menjadikan TPA Manggar bukan hanya tempat pembuangan, tapi bisa menjadi model percontohan nasional jika terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Hanif juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi secara nasional. Berdasarkan data KLH/BPLH, sekitar 54,44 persen TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping, yang berisiko memperparah krisis lingkungan. Indonesia sendiri memproduksi 56,63 juta ton sampah per tahun pada 2023, namun baru 39,01 persen yang berhasil dikelola secara layak.
Menindaklanjuti hal ini, KLH/BPLH telah mengeluarkan surat peringatan kepada 343 kepala daerah yang masih menjalankan praktik open dumping.
Jika hal ini tidak diantisipasi, pengelolaan sampah yang buruk akan memperparah krisis lingkungan global, mulai dari perubahan iklim, pencemaran air, tanah, hingga udara.
“Saat ini, KLH/BPLH juga tengah mendorong industrialisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan, seperti PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), RDF (Refuse Derived Fuel), serta fasilitas pengolahan sampah organik,” jelasnya.
Pada kesempatan ini Menteri Hanif juga menyempatkan diri meninjau fasilitas IPAL dan Café Metan di TPA Manggar, sebuah inovasi dari kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam.
Setelah meninjau lapangan, Menteri Hanif turut memimpin Rapat Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Sampah Perkotaan.
“Kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari forum ini, kita harap bisa lahir solusi jangka panjang yang aplikatif,” tegasnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, Kota Balikpapan menghasilkan sampah harian sebanyak 534,66 ton, dengan capaian pengurangan 28,03 persen dan penanganan 71,5 persen.
“Kita dorong peningkatan pengurangan sampah, sehingga sampah yang dibawa ke TPA hanya residu. Selain itu, fasilitas seperti bank sampah dan rumah kompos harus diperluas hingga tingkat RW” tutup Hanif.
Seperti diketahui, saat ini Balikpapan memiliki satu Bank Sampah Induk, 113 Bank Sampah Unit, 45 Rumah Kompos dan satu ITF. Pengembangan fasilitas ini disebut sebagai prioritas, agar pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat lebih masif.
Kementerian LH dan BPLH mengajak semua pihak untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia diyakini bisa keluar dari krisis lingkungan menuju masa depan yang bersih dan sehat.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
