BANDUNG – Pemerintah memastikan komitmen terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap kuat, meski anggaran untuk proyek tersebut mengalami penyesuaian pada tahun 2025.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Dedek Prayudi, menegaskan perubahan anggaran bukan indikasi menurunnya prioritas pembangunan. Melainkan bagian dari pengelolaan sesuai regulasi yang berlaku.
Disebutkan, anggaran pembangunan IKN tahun ini mencapai Rp20 triliun lebih, meski sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Namun, hal tersebut disebabkan oleh batasan (sealing) yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
“APBN memang hanya boleh membiayai pembangunan IKN hingga batas tertentu. Ketika sudah mendekati batas atas, maka sektor swasta harus mulai mengambil peran untuk pembiayaan,” ujarnya saat ditemui usai acara Media Gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jumat (17/1/2025).
Menurut Dedek, saat ini sudah ada sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani dengan investor.
“Ketika swasta melihat pemerintah menunjukkan komitmen dengan membangun infrastruktur dasar, maka kepercayaan mereka akan meningkat. Ini adalah langkah yang sangat normal dalam proyek skala besar seperti IKN,” tambahnya.
Dedek juga menekankan pemerintah telah memberikan pondasi awal yang kokoh untuk IKN. Infrastruktur utama, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya, telah mulai dibangun menggunakan dana APBN.
“Negara sudah menunjukkan komitmen yang kuat. Kini saatnya sektor swasta melanjutkan pembiayaan dengan investasi yang lebih besar,” jelasnya.
Lebih jauh Dedek menambahkan, dapat dipastikan pembangunan IKN tidak hanya bertujuan sebagai pemindahan ibu kota, tetapi juga untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
“Komitmen terhadap IKN tidak pernah turun. Kami terus berupaya memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, dengan melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan visi besar ini,” pungkasnya.
Pewarta : Nicha R
