SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam sektor pangan. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti pentingnya pengembangan sektor pangan mandiri untuk mendukung kebutuhan IKN dan masyarakat sekitar.
Menurut Sarkowi, ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah perlu segera diatasi. Ia menegaskan, keberadaan IKN harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.
“Kaltim harus mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri, dengan kontribusi dari kabupaten dan kota. Untuk itu, koordinasi antara Otorita IKN dan pemerintah daerah sangat diperlukan,” jelas Sarkowi.
Sinergi Antar Daerah dan Otorita IKN
Sarkowi mendorong pemerintah daerah dan Otorita IKN untuk bekerja sama dalam memetakan potensi pangan di Kaltim.
Ia percaya setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh.
“Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif mempersiapkan pasokan pangan lokal. Potensi setiap daerah perlu dikembangkan dan ditawarkan kepada Otorita IKN,” katanya.
Lebih lanjut, Sarkowi menyarankan agar Otorita IKN terjun langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan potensi pangan.
“Dengan pendekatan ini, pemetaan kebutuhan pangan di setiap wilayah akan lebih efektif, sehingga mendukung program pembangunan IKN secara menyeluruh,” tambahnya.
Kemandirian Pangan dalam Pembangunan IKN
Sarkowi juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun dari kabupaten dan kota dapat menjadi bahan diskusi penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Setiap Musrenbang pasti memiliki poin strategis terkait pembangunan IKN. Dengan sinergi yang baik, sektor pangan dapat menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan wilayah sekitar IKN,” ujarnya.
Harapan untuk Masa Depan
Sarkowi optimis bahwa kehadiran IKN akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pangan di Kaltim.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dan masyarakat, kemandirian pangan dapat diwujudkan demi mendukung kebutuhan IKN dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Ini adalah peluang besar bagi Kaltim untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi penyangga IKN, terutama dalam sektor pangan,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Hanafi
