Jumat, Desember 27, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DPRD Berau Dukung Zona Integritas untuk Wujudkan Berau Bebas Korupsi

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rapi, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam upaya menciptakan zona integritas untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pria yang akrab disapa Daeng Iccang tersebut menilai langkah ini krusial demi memastikan anggaran yang besar dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Tentu kita ingin APBD kita yang besar ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, penciptaan zona integritas adalah langkah yang tepat,” ujarnya.

Menurut Ichsan, mewujudkan WBK membutuhkan komitmen yang kuat, sinergitas antar instansi, serta kerja sama yang baik mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran bersama tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan.

“Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan pembangunan. Maka, pencegahan dini sangat diperlukan agar Berau dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari praktik korupsi,” tegasnya.

Ichsan menyoroti bahwa selama ini pembangunan di Berau lebih terfokus pada infrastruktur fisik, sementara alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan masih dirasa kurang.

“Kita ingin perhatian terhadap pembangunan manusia lebih ditingkatkan. Kalau memang anggaran sudah ada tapi belum maksimal, kita harus pertanyakan ke mana anggaran itu sebenarnya digunakan,” katanya.

Sebagai anggota legislatif, Ichsan menyatakan bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) saat ini sudah terbentuk, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal. Ia memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

“Fungsi kita di legislatif adalah memastikan anggaran yang direncanakan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/KN)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular