SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Pahlevi, memberikan pandangannya terkait sejumlah persoalan dalam sistem pendidikan, khususnya penerapan kebijakan zonasi.
Ia menyoroti bahwa kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.
Menurut Akhmed Reza, sistem zonasi yang saat ini diterapkan belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan secara menyeluruh, baik di daerah maupun kota besar.
Dengan wacana penghapusan kebijakan zonasi oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia menilai pentingnya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Ke depannya, zonasi ini masih banyak permasalahan, baik di daerah maupun di kota. Kita menunggu arahan dari pusat. Kalau memang zonasi dihapus, kita akan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Reza baru-baru ini.
Ia juga menyampaikan harapannya agar kebijakan pendidikan yang diterapkan di masa mendatang bisa lebih efektif dan membawa dampak positif, khususnya bagi Kalimantan Timur.
“Yang jelas, harapan kita ke depan adalah sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa lebih baik lagi,” tambahnya.
Reza menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi, mengingat penerapannya selama ini kerap menuai keluhan dari masyarakat.
Ia berharap, jika kebijakan ini dihapus, pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. (ADV)
Penulis: Hanafi
