BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti ketidakmerataan keberadaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan, khususnya di wilayah Balikpapan Tengah.
Ia menyebut bahwa daerah Balikpapan Tengah tersebut sama sekali tidak memiliki sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, sehingga menyulitkan penerapan sistem zonasi.
“Kalau kita melihat wilayah kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Tengah, tidak ada sekolah negeri, baik SMA atau SMK. Ini menjadi perhatian khusus yang harus direspons oleh pemerintah provinsi,” ujar Damayanti Jumat (22/11/2024).
Ia menilai, ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di beberapa wilayah Balikpapan.
Penyebaran sekolah yang tidak proporsional mempersulit siswa yang tinggal di kawasan tertentu untuk mendapatkan pendidikan negeri di dekat tempat tinggal mereka.
Kebutuhan Kampus Negeri
Tak hanya soal SMA dan SMK, Damayanti juga menyoroti minimnya keberadaan perguruan tinggi negeri di Balikpapan dibandingkan Samarinda.
Ia menyebut bahwa di Balikpapan hanya terdapat dua perguruan tinggi negeri, dan belum ada universitas setara Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda.
“Kampus negeri di Balikpapan kan baru dua, tidak seperti di Samarinda. Mungkin perlu ada dorongan ke pemerintah untuk memperhatikan hal ini,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyadari bahwa pembangunan universitas negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Universitas negeri, seperti Universitas Mulawarman, itu kebijakan pusat. Nanti kita akan cek kembali seberapa besar kebutuhan universitas di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan,” tambahnya.
Dukungan dan Harapan
Damayanti berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap ketimpangan pendidikan di Balikpapan.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar keberadaan sekolah negeri, baik SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, dapat merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang setara, sesuai dengan sistem zonasi dan kebutuhan daerah,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Hanafi
