TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor unggulan, salah satunya adalah pariwisata, khususnya Pulau Kumala.
Dikatakan oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, Pulau Kumala memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata andalan yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kas daerah.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan Pulau Kumala akan diarahkan secara lebih profesional, termasuk melibatkan pihak swasta dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi pariwisata.
“Kami berupaya memaksimalkan potensi Pulau Kumala agar menjadi daya tarik wisata yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan,” ujar Sunggono, Selasa (19/11/2024).
Tak hanya sektor pariwisata, Pemkab Kukar juga memprioritaskan pengembangan sektor industri manufaktur, teknologi, pertanian, dan peternakan. Pendekatan ini mencakup pemberdayaan pelaku usaha lokal, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta optimalisasi sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut.
“Kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sektor-sektor ini akan menjadi pilar utama dalam mendorong PAD ke depan,” jelasnya.
Dalam upaya memaksimalkan retribusi daerah, yang dinilai belum optimal selama periode 2021-2023. Pemkab Kukar akan menerapkan sistem monitoring yang lebih transparan. Sunggono menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperketat untuk memastikan target PAD tercapai.
“Kami sedang merumuskan solusi konkret untuk mengatasi kendala yang dihadapi OPD. Penghargaan akan diberikan bagi OPD yang berprestasi, sementara OPD yang belum mencapai target akan mendapatkan pendampingan intensif atau sanksi,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan. Sunggono menyoroti pentingnya kontribusi balik dari perusahaan-perusahaan tersebut melalui retribusi khusus.
“Kami akan melibatkan Satpol PP dan dinas terkait untuk menertibkan pelanggaran ini. Aturan tegas perlu diterapkan agar penggunaan fasilitas publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui berbagai kebijakan strategis ini, Pemkab Kukar berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan daerah dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan. “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Kukar dapat menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri,” tutupnya. (Yudi/Adv)
