SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengkritik lambannya penyelesaian sengketa lahan sekolah di provinsi tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini berdampak langsung pada layanan pendidikan di beberapa sekolah yang lahannya masih belum disertifikasi atau dibebaskan.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk sidang paripurna, Salehuddin telah berulang kali mendesak agar pemerintah provinsi segera melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelesaikan masalah ini. “Ketidakpastian aset sekolah membuat penyediaan layanan pendidikan tidak optimal,” ujar Salehuddin pada Kamis (31/10/2024).
Selain itu, ia menyoroti minimnya tenaga khusus dalam penyelesaian aset daerah sebagai kendala utama. Ia berharap pemerintah provinsi mengambil peran lebih besar dalam menangani proses sertifikasi dan penyerahan aset sekolah.
Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai masih lemah, sehingga memperlambat penyelesaian sengketa lahan. Menurutnya, di beberapa wilayah, pembangunan sekolah bahkan terhambat karena lahan yang belum dibebaskan atau disertifikasi. “Penting bagi pemerintah untuk memastikan sekolah bisa beroperasi dengan baik dan mendapatkan anggaran perawatan serta pembangunan yang layak,” tambahnya.
Salehuddin mengusulkan pembentukan komite khusus yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa ini. “Komunikasi dan sinkronisasi antarinstansi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. (ADV)
Penulis: Hanafi
