KORANUSANTARA – Belum jelasnya arah Golkar pada Pilpres 2024 membuat internal di partai berlambang pohon beringin tersebut memanas. Bahkan, posisi Airlangga Hartarto selaku ketua umum digoyang.
Musababnya, Dewan Pakar Golkar meminta Airlangga segera membentuk poros baru koalisi dan segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Jika sampai Agustus belum dilaksanakan, maka harus digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, dewan pakar menggelar rapat pleno membahas soal Pemilu 2024, Minggu, 9 Juli 2023. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
Menurut Ridwan, rapat itu mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Airlangga untuk melaksanakan putusan Munas X Partai Golkar pada 2019. Sesuai keputusan Munas X, Airlangga diberi mandat menjadi capres. “Jadi, kami tetap mengacu pada hasil munas,” tegas Ridwan.
Dewan pakar juga meminta Airlangga membentuk poros koalisi baru di luar poros yang sudah ada. Selama ini, Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Selanjutnya, Airlangga harus segera mendeklarasikan diri sebagai capres dan memutuskan nama cawapres yang akan mendampinginya.
Anggota DPR RI itu mengatakan, dewan pakar memberikan deadline kepada Airlangga paling lambat Agustus nanti. Jika sampai batas waktu itu, Airlangga tidak kunjung melaksanakan rekomendasi tersebut, maka munaslub bisa dilaksanakan.
Kalau munaslub dilaksanakan, lanjut dia, posisi Airlangga kemungkinan bisa diganti. Kenapa munaslub harus dilakukan? Sebab, Airlangga diangkat menjadi ketua umum dan ditunjuk sebagai capres melalui munas. Karena itu, pergantian harus dilakukan melalui munaslub. “Tidak bisa melalui rapat pimpinan, rapat pleno, jadi harus melalui munaslub,” tegasnya.
Begitu juga ketika Airlangga ternyata nanti menjadi cawapres dari salah satu capres, baik Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, munaslub harus tetap dilaksanakan. Sebab, amanat Munas X Partai Golkar adalah Airlangga menjadi capres, bukan cawapres. Apalagi, jika tidak berhasil menjadi capres atau cawapres.
Sebenarnya, deadline Agustus itu sudah sangat terlambat. Sebab, pedaftaran capres-cawapres semakin dekat. Jadi, Partai Golkar harus bergerak cepat mengambil keputusan untuk mengusung pasangan capres-cawapres. “Sebenarnya, nasi sudah menjadi bubur,” pungkasnya.
Sementara itu, Airlangga Hartanto yang ditemui di Komplek Istana Negara menampik ada rencana munaslub. “Tidak ada. Agendanya bukan itu,” kata Airlangga. Dia menegaskan, forum tertinggi Partai Golkar bukan pada rapat dewan pakar, melainkan rakernas, rapim, dan munas.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menegaskan, sejauh ini KIB tetap solid, walaupun PPP sudah mendukung Ganjar dan PAN mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. “KIB tunggu dulu. Sabar,” ucapnya. (*)
